Pemilihan kepala daerah semakin dekat. Para kontestan semakin gencar mendekati konstituen. Siapapun yang terpilih dalam Pilkada tahun ini bakal menghadapi tantangan berat.
Tekanan tidak hanya datang dari sektor kesehatan. Minusnya kemampuan keuangan daerah akan menjadi tantangan yang dihadapi para kepala daerah terpilih. Apalagi, kondisi perekonomian diperkirakan belum sepenuhnya pulih.
Dengan keterbatasan keuangan daerah, Calon Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud akan memprioritaskan tiga pogram, yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
“Fokus pada kebutuhan yang menyentuh langsung ke masyarakat,” kata Rahmad Mas’ud, Selasa (21/10) malam. Program pendidikan, kata dia, diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Tujuannya supaya masyarakat bisa berkontribusi dalam pembangunan ibu kota negara baru. Dengan kualitas SDM mumpuni dan kesehatan yang terjamin, Rahmad bilang, produktivitas bakal ikut meningkat. Dengan begitu, ia optimis perekonomian bakal bergerak lebih cepat.
Untuk mendanai tiga program prioritas itu, ia akan mencari cara yang diatur oleh undang-undang. “Apapun caranya sepanjang masih dibolehkan, akan kami tempuh,” kata dia.
Sebagai salah satu komitmen memprioritaskan kesehatan, calon tunggal ini akan menggratiskan iuran BPJS bagi 190 ribu jiwa di Balikpapan. “Anggarannya sudah kami hitung,” ucapnya.
Selain itu, pasangan Thohari Aziz ini juga menjanjikan penambahan dana operasional (DO) RT menjadi Rp 1 juta per bulan.
Dari Samarida, Calon Wali Kota Zairin Zain mengatakan skala prioritas menjadi solusi akibat keterbatasan anggaran. Namun ia menjanjikan tidak ada pemangkasan anggaran program. Program-program pembangunan tetap berjalan. “Kami akan melakukan penyesuaian. Jadi, berapapun uang kita, tetap bisa membangun daerah,” tambahnya.
Lobi-lobi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga akan dilakukan. Dalam rangka mencari dukungan berupa bantuan program. Namun bukan dengan mengajukan pinjaman. Karena syarat mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat banyak. Dan tak mudah.
Upaya lobi-lobi dilakukan dalam rangka menggaet bantuan program. Sehingga program-program pembangunan juga berjalan dengan bantuan pemerintah pusat. Tanpa harus membebani keuangan daerah. “Misalnya untuk pembangunan infrastruktur, kita minta bantu pemerintah provinsi dan pusat,” ungkapnya.
Di sisi lain juga mengoptimalkan sektor-sektor sumber ekonomi. Guna meningkatkan pendapatan daerah. Ada banyak caranya. Namun ia tak menjelaskan seluruhnya. Yang pasti, jangan sampai membebankan rakyat. “Itu perlu kreatifitas kepala daerah,” ujar Zairin. Tidak melulu andalkan pendapatan daerah. Masyarakat juga diberdayagunakan. Selain mengoptimalkan pendapatan daerah. Juga yang harus dilakukan, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini penting. Di tengah pandemi COVID-19.
“Ada yang lebih penting dari pertumbuhan ekonomi. Dan pendapatan daerah. Tapi peningkatan ekonomi masyarakat. Pendapatan per kapita. Jadi ekonomi seimbang. Jadi ada dua. Terobosan untuk PAD dan terobosan membuka ruang pertumbuhan ekomomi masyarakat,” urainya.
Beda dengan pasangan Sarwono itu, Calon Wali Kota Samarinda lainnya, Barkati menyebut tiga langkah yang dilakukan. Pertama, komunikasi dengan pemerintah pusat. Agar proyek-proyek tertentu dapat dibiayai APBN. Tak hanya dengan pemerintah pusat. Juga dengan pemerintah provinsi.
Komunikasi dengan pemerintah provinsi akan mudah, sebab partai pengusungnya, merupakan salah satu pengusung pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi di Pilgub Kaltim 2018.
“Supaya proyek-proyek strategis juga dibiayai provinsi. Jadi tidak semua dibiayai dengan APBD Samarinda. Kebetulan kami pengusung Pak Isran. Jadi itu bisa ditempuh (komunikasi),” kata pria yang berpasangan dengan Darlis Pattalongi itu.
Berikutnya. Menginventarisasi proyek maupun sektor-sektor yang jadi prioritas. Misalnya soal pelayanan air bersih. Melayani permintaan masyarakat yang belum tersalurkan air bersih. Kemudian pendidikan dan kesehatan
“Distribusi air bersih PDAM itu jadi perhatian kita. Masyarakat yang belum terjangkau air PDAM itu kita salurkan. Kemudian kualitas air PDAM,” ujar Wakil Wali Kota Samarinda yang sedang cuti ini.
Sektor pendidikan, pasangan ini akan mengdanlakn beasiswa sebagai salah satu program jagoan. Untuk pelayanan sektor pendidikan. Kemudian subsidi buku pelajaran dan seragam sekolah. Untuk tingkat SD dan SMP. “Agar tidak ada orang tua yang kesulitan menyekolahkan anaknya di tahun pertama,” ujarnya.
Langkah berikutnya efisiensi. Terhadap program-program yang dinilai tak begitu penting. Misalnya, perjalanan dinas. Kemudian kegiatan yang sifatnya seremonial. “Kalau dirasa tidak terlalu penting, maka tidak perlu dilaksanakan,” tuturnya.
Sementara Andi Harun mengaku sudah menyiapkan berbagai solusi menghadapi situasi keuangan daerah yang sulit.
“Berbagai opsi yang akan dilakukan sudah banyak dipersiapkan. Seperti: berpartner dengan perusahaan swasta. Atau pembiayaan sinergis. Antara APBD Kota, provinsi ataupun negara,” kata Andi Harun saat dijumpai Disway Kaltim, di sekretariat DPD Gerinda, baru-baru ini.
Pun termasuk efektifitas pembiayaan dari skala prioritas. Program itu diantaranya banjir. Walaupun, penanganan bajir ini tidak sepenuhnya diurusi oleh kota. Sama halnya dengan normalisasi sungai, danau dan rawah itu merupakan kewenangan pusat.
“Kita programkan diawal. Lalu kita presentasikan dipusat. Berikan argumen yang berkaitan keterdesakan. Serta prioritas program ini. sehingga bisa ikut dalam skema pembiayaan kita. Berapa alokasi dari APBD kota. Pemerintah pusat kan pasti ngerti berapa besaran APBD kita,” tegasnya.
Selain banjir, ada beberapa hal mendasar yang menjadi kebutuhan rakyat. Seperti air bersih. Penerangan lampu jalan umum. Kemudian infrastruktur lingkungan. Itu adalah diantara beberapa cara manajemen pelaksanaan pembangunan.
Hanya saja, ada yang masih lebih dari skala prioritas tersebut. Harus ada langkah strategis yang harus dilakukan. Ada dua hal yang menjadi fokus utama di awal. Pertama, pengendalian serta penanganan COVID-19. Kedua melakukan pemulihan ekonomi masyarakat.
Sehingga, ikut menjadi faktor sehatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Tepian. Dalam spekulasi perhitungannya, pemulihan ekonomi di Ibu Kota Kaltim membutuhkan waktu satu tahun. Tapi, ada instrumen yang mereka akan lakukan.
Peranti itu akan langsung berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. “Garansi utama yang kami diberikan ialah kegiatan ekonomi masyarakat berlangsung dengan normal. Mengenai pendapatan dan lain halnya, menjadi prioritas kedua,” ungkapnya.
Dalam mewujudkan itu, tentu membutuhkan keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD). Pun harus solid. “Keterlibatan mereka (OPD) ini sangat dibutuhkan. Setiap dinas memiliki poksi yang berbeda-beda. Yang jelas mereka mengemban visi yang sama. Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (fey/sah/mic/boy/yos)
